Aturan KUR Perumahan Segera Diterbitkan Pemerintah
JAKARTA - Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas akses terhadap hunian layak, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyelesaikan penyusunan aturan tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus perumahan. Menteri PKP Maruarar Sirait menargetkan agar aturan ini rampung dan siap diluncurkan pada akhir bulan ini. Ia mengonfirmasi bahwa proses penyusunan telah mencapai 90 persen.
“KUR khusus perumahan ini merupakan yang pertama diluncurkan oleh pemerintah. Ini bisa memberikan dorongan ekonomi yang besar serta membantu masyarakat naik kelas secara ekonomi,” ujar Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, dalam keterangan tertulisnya.
Ara menjelaskan, regulasi ini akan memuat beberapa poin penting, seperti skema bantuan yang akan diberikan, pengelompokan atau klasifikasi profesi yang berhak menerima, hingga nilai plafon dari kredit yang dapat diajukan. “Termasuk juga berapa jumlah dan berapa lama kreditnya,” lanjutnya.
Baca Juga
Dukungan Pemerintah pada UMKM Kontraktor Melalui KUR
Dalam rangka mendukung sektor perumahan, KUR ini juga dirancang agar dapat diakses oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak sebagai kontraktor. Pemerintah melalui kebijakan ini ingin membuka ruang bagi pelaku usaha kecil untuk ambil bagian dalam penyediaan perumahan rakyat.
Untuk mempercepat implementasi kebijakan tersebut, Menteri PKP akan segera menunjuk pihak yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KUR Perumahan di tingkat eselon I kementeriannya. “Mungkin dalam waktu dekat saya mesti menunjuk siapa yang bertanggung jawab untuk program ini di jajaran eselon I,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan mempercepat konsolidasi internal kementerian sekaligus menjadi titik awal perumusan strategi pelaksanaan secara teknis.
Sementara itu, dukungan penuh terhadap KUR Perumahan juga datang dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam penjelasannya, ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menaikkan plafon pembiayaan hingga Rp 5 miliar khusus bagi UMKM di sektor perumahan.
“KUR ini diberikan bagi UMKM kontraktor sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa syarat UMKM yang dimaksud mencakup usaha dengan modal maksimal Rp 5 miliar atau penjualan mencapai Rp 50 miliar.
Peningkatan plafon ini diproyeksikan dapat membuka peluang lebih luas bagi UMKM agar mampu bersaing di sektor pembangunan rumah berskala kecil dan menengah.
KUR Bisa Bangun Puluhan Rumah Sekaligus
Kebijakan KUR senilai Rp 5 miliar ini disebutkan dapat digunakan untuk membangun sekitar 38 hingga 40 unit rumah tipe 36. Ini berarti bahwa program ini tidak hanya menyentuh sisi pembiayaan, tetapi juga akan berdampak langsung terhadap ketersediaan unit rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Tenor kredit yang ditawarkan pun cukup fleksibel, yakni berkisar antara empat hingga lima tahun. Dengan jangka waktu seperti itu, para pelaku usaha maupun pemohon kredit memiliki ruang cukup untuk mengatur keuangan sekaligus melunasi pinjaman sesuai kemampuan.
KUR ini juga dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan renovasi rumah yang digunakan sebagai tempat usaha. Dengan demikian, kebijakan ini memiliki dua sisi manfaat: mendukung keberlangsungan tempat tinggal dan sekaligus menopang aktivitas ekonomi rumah tangga.
Subsidi Bunga Ringankan Beban Penerima Kredit
Sebagai bentuk konkret dukungan pemerintah, KUR Perumahan juga disertai dengan subsidi bunga sebesar lima persen. Ini berarti, jika lembaga perbankan memberikan bunga komersial sebesar 11 persen, maka penerima kredit hanya dibebankan suku bunga sebesar enam persen saja.
“Dengan skema subsidi bunga tersebut, pemerintah ingin memastikan agar pelaku usaha kecil dan masyarakat tidak terbebani secara berlebihan. Tujuannya agar lebih banyak yang bisa mengakses fasilitas ini,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan alokasi plafon tambahan senilai Rp 13 triliun guna memperluas jangkauan program KUR. Tambahan ini akan memperkuat implementasi program perumahan agar tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Untuk sektor perumahan secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan tambahan plafon lebih besar, yaitu sebesar Rp 117 triliun. Dana tersebut nantinya akan dialokasikan untuk mendukung skema pembiayaan dan subsidi lainnya dalam program nasional penyediaan hunian.
Komitmen Pemerintah dalam Menjawab Tantangan Perumahan
Dengan berbagai skema dan pendekatan tersebut, terlihat jelas bahwa pemerintah berkomitmen kuat dalam menjawab tantangan penyediaan rumah bagi rakyat, khususnya kelompok menengah ke bawah dan pelaku usaha kecil. KUR Perumahan menjadi salah satu terobosan yang dinilai mampu menjembatani keterbatasan akses perbankan bagi kalangan UMKM dan masyarakat luas.
Ara menyatakan, fokus utama program ini bukan hanya pada sektor pembangunan fisik, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Ia berharap kehadiran KUR Perumahan dapat membuka ruang usaha baru, menambah lapangan pekerjaan, serta mempercepat pertumbuhan sektor perumahan rakyat.
Penyelesaian aturan ini tinggal selangkah lagi. Begitu rampung, langkah selanjutnya akan fokus pada sosialisasi dan distribusi informasi agar masyarakat dan pelaku usaha bisa segera memanfaatkannya. Dengan kerja sama antarinstansi serta dukungan perbankan nasional, program ini diharapkan menjadi solusi konkret atas tantangan kepemilikan rumah di Indonesia.
Rekomendasi
