Cara Mudah Cek dan Update Data Penerima Bansos Juli 2025
JAKARTA - Pemerintah Indonesia kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahap ketiga pada Juli 2025 melalui dua program utama, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Namun, penyaluran bansos kali ini disertai dengan proses pembaruan data penerima.
Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki ketepatan sasaran agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sebanyak 1,9 juta nama penerima dihapus dari daftar karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. Langkah ini sekaligus memastikan alokasi dana bansos tidak berkurang, hanya dialihkan kepada mereka yang lebih berhak.
Alasan Pemerintah Melakukan Revisi Data
Baca Juga
Revisi data penerima bansos menjadi langkah penting mengingat besarnya jumlah penerima dan anggaran yang digelontorkan. Melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah menyeleksi kembali daftar penerima untuk menghilangkan "inclusion error" atau kesalahan memasukkan nama yang tidak layak.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan, “Alokasinya tetap. Alokasi untuk penerima bansosnya tetap. Kita alokasikan kepada mereka yang lebih berhak.” Menurut Gus Ipul, penerima yang dihapus mayoritas berada di desil 6 sampai 10, yang berarti kelompok masyarakat yang secara ekonomi dianggap sudah kurang membutuhkan bantuan.
Pemutakhiran data ini tidak hanya memperketat seleksi, tapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos.
Temuan Penyalahgunaan Dana Bansos
Selain fokus pada ketepatan data, pemerintah juga menemukan adanya penyalahgunaan dana bansos oleh sebagian penerima. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bahwa sejumlah penerima bansos diduga menggunakan bantuan tersebut untuk kegiatan ilegal seperti judi online dan pendanaan terorisme.
Ivan menjelaskan, “Kita cocokin NIK-nya, ternyata ada penerima bansos yang juga menjadi pemain judi online, sekitar 500.000 lebih. Selain itu, ada pula NIK yang terkait tindakan pidana korupsi dan pendanaan terorisme.”
Bahkan, lebih dari 100 penerima bansos teridentifikasi terkait aktivitas pendanaan terorisme berdasarkan analisis data transaksi mencurigakan. Temuan ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk melakukan pembenahan sistem penyaluran bansos.
Respons Pemerintah terhadap Kasus Penyalahgunaan
Menanggapi temuan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa penerima bansos yang terbukti memanfaatkan dana untuk kegiatan seperti judi online akan dicoret dari daftar penerima. “Kalau terdeteksi ini dipergunakan untuk judi online, ya kita pertimbangkan untuk dicoret dari penerima bantuan sosial,” ungkapnya.
Selain itu, pembenahan data ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan penyaluran bansos semakin tepat sasaran dan bebas dari praktik penyalahgunaan. Prasetyo menegaskan, “Bagian yang harus dirapikan memang banyak, termasuk hal-hal seperti judi yang jelas merugikan.”
Langkah ini menandakan komitmen pemerintah untuk menjaga integritas bantuan sosial dan memastikan dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak.
Cara Mengecek Status Penerima Bansos
Pemerintah menyediakan dua cara mudah bagi masyarakat untuk mengecek apakah namanya terdaftar sebagai penerima bansos PKH dan BPNT. Hal ini penting agar masyarakat dapat memastikan haknya dan melaporkan bila terjadi kesalahan data.
1. Melalui Website Resmi Kementerian Sosial
Masyarakat dapat mengakses laman resmi Kemensos di https://cekbansos.kemensos.go.id dan mengikuti langkah berikut:
Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sesuai domisili.
Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
Isi kode CAPTCHA yang tampil.
Klik “Cari Data”.
Sistem akan menampilkan informasi apakah Anda terdaftar sebagai penerima bansos dan jenis bantuan yang diterima.
2. Melalui Aplikasi “Cek Bansos”
Alternatif lain, masyarakat bisa menggunakan aplikasi “Cek Bansos” yang dapat diunduh dari Google Play Store atau App Store. Berikut langkahnya:
Buka aplikasi dan pilih menu “Cek KKS”.
Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
Klik “Cari” atau “Cek”.
Aplikasi akan menampilkan status Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) beserta saldo bantuan jika terdaftar.
Dua cara ini memudahkan masyarakat untuk secara mandiri mengakses informasi terkait bantuan sosial mereka.
Besaran dan Jadwal Penyaluran Bansos
Untuk tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 43,6 triliun untuk membantu sekitar 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap KPM akan menerima Rp 200.000 per bulan yang dibayarkan secara triwulanan, dengan total Rp 600.000 per tahap pencairan.
Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan dalam empat tahap setiap tahun dengan besaran sebagai berikut:
Ibu hamil dan anak usia dini (0–6 tahun): Rp 3.000.000 per tahun (Rp 750.000 per tahap).
Siswa SD: Rp 900.000 per tahun (Rp 225.000 per tahap).
Siswa SMP: Rp 1.500.000 per tahun (Rp 375.000 per tahap).
Siswa SMA: Rp 2.000.000 per tahun (Rp 500.000 per tahap).
Disabilitas berat dan lansia 60 tahun ke atas: Rp 2.400.000 per tahun (Rp 600.000 per tahap).
Bantuan pangan non-tunai (BPNT) juga disalurkan secara berkala untuk menunjang kebutuhan pokok keluarga miskin dan rentan.
Harapan dan Tantangan ke Depan
Dengan pembaruan data dan sistem pengecekan yang semakin transparan, pemerintah berharap penyaluran bansos dapat semakin tepat sasaran dan bebas dari praktik penyalahgunaan. Namun, tantangan terbesar tetap pada pengawasan dan edukasi masyarakat agar sistem berjalan efektif.
Masyarakat diimbau aktif memanfaatkan fasilitas pengecekan dan melaporkan apabila terjadi kesalahan data. Hal ini akan mempercepat proses perbaikan dan memastikan hak-hak warga negara terpenuhi secara adil.
Pemerintah juga berupaya meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait agar data yang digunakan benar-benar valid dan akurat.
Pembaruan data penerima bansos pada Juli 2025 merupakan langkah penting untuk menjamin keadilan dan efektivitas penyaluran bantuan sosial. Penghapusan nama penerima yang tidak memenuhi syarat sekaligus menindak penerima yang menyalahgunakan dana bansos menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mengelola program kesejahteraan ini.
Masyarakat kini dapat dengan mudah mengecek status penerima bansos melalui website dan aplikasi resmi. Diharapkan dengan langkah ini, bantuan sosial PKH dan BPNT dapat sampai tepat kepada keluarga yang membutuhkan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan sosial secara menyeluruh.
Rekomendasi
