ESDM Dorong Papua Barat Segera Siapkan BUMD Migas
JAKARTA - Pemerintah terus mendorong daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) untuk mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Salah satu fokus utama saat ini adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat yang diminta segera menyiapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus untuk mengelola dana participating interest (PI) migas 10%.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menegaskan pentingnya penyelesaian pembentukan BUMD pengelola dana PI 10% tersebut. Hal ini disampaikan dalam pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) di Jakarta.
“kami mendorong Papua Barat segera selesaikan BUMD pengelola dana PI 10%,” ujarnya. Yuliot menjelaskan bahwa BUMD atau anak perusahaan BUMD yang mengelola dana PI migas 10% wajib memiliki badan hukum yang resmi dan sahamnya dikuasai oleh pemerintah daerah. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM terbaru yang bertujuan menjamin keterbukaan dan transparansi pengelolaan dana tersebut.
Baca Juga
Setelah BUMD resmi terbentuk, proses berikutnya adalah pendaftaran ke Kementerian ESDM dan SKK Migas. Nantinya, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas akan menawarkan dana PI 10% kepada BUMD tersebut untuk dikelola.
Komitmen Pemerintah Daerah Papua Barat
Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, menyatakan pemerintah daerah berkomitmen untuk segera merampungkan peraturan daerah (perda) pembentukan BUMD agar dana PI migas 10% dapat segera dimanfaatkan secara optimal.
Menurutnya, proses pengajuan dana PI sudah berlangsung sejak 2018, namun realisasinya masih terkendala oleh regulasi dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi. Ia berharap ada kelonggaran regulasi agar Papua Barat dapat segera menerima manfaat dana PI tersebut.
Peran Asosiasi Daerah dan Hambatan Teknis
Sekretaris Jenderal ADPMET, Andang Bachtiar, menyatakan asosiasi akan berperan aktif untuk mempercepat proses Papua Barat mendapatkan PI 10% dari produksi migas dengan berkoordinasi bersama SKK Migas dan KKKS.
Beberapa hambatan utama yang ditemui meliputi perumusan perda, status hukum BUMD di bidang migas, dan analisis teknis pembagian saham antara provinsi dan kabupaten.
“Kami akan memetakan kendala yang ada dan berkomitmen membantu seluruh anggota agar proses berjalan lancar,” ujar Andang.
Tiga Strategi Tingkatkan Produksi Minyak Nasional
Selain isu pengelolaan dana PI, pemerintah melalui Kementerian ESDM juga menerapkan tiga strategi utama untuk meningkatkan produksi minyak nasional. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan impor bahan bakar yang saat ini cukup besar.
Strategi pertama adalah optimalisasi teknologi produksi seperti fracking, enhanced oil recovery (EOR), dan pengeboran horizontal yang dapat meningkatkan efisiensi produksi.
Strategi kedua, pemerintah berencana untuk mereaktivasi 4.495 sumur minyak yang selama ini tidak beroperasi (idle) dari total 16.990 sumur, guna menambah volume produksi nasional.
Ketiga, eksplorasi potensi cadangan minyak baru khususnya di wilayah Indonesia Timur menjadi fokus untuk meningkatkan produksi jangka panjang.
Namun, implementasi strategi ini memerlukan dukungan penuh dari kepala daerah agar proses perizinan dan administrasi dapat dipercepat.
Produksi Minyak Indonesia dan Tantangan Saat Ini
Yuliot menyampaikan bahwa rata-rata produksi minyak harian Indonesia di tahun lalu mencapai 580.000 barel per hari (bpd), menurun dari capaian tahun sebelumnya sebesar 606.000 bpd. Pemerintah menargetkan peningkatan produksi menjadi 605.000 bpd pada tahun mendatang, dengan harapan pada 2030 produksi dapat mencapai satu juta bpd.
Tantangan utama adalah hampir seluruh sumur minyak di Indonesia merupakan sumur tua (mature field) yang mengalami penurunan produksi alami sekitar 15-20% per tahun. Produksi per sumur hanya sekitar 1-2 bpd, yang membuat eksploitasi oleh perusahaan KKKS menjadi tidak ekonomis.
Pengalihan Eksploitasi Sumur Tua ke BUMD dan Koperasi
Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian ESDM mendorong agar kegiatan eksploitasi sumur minyak tua dialihkan ke BUMD maupun koperasi. Hal ini karena produksi skala kecil tersebut lebih cocok untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Produksi dari sumur tua ini tetap tercatat sebagai produksi nasional dengan mekanisme bagi hasil dimana 80% diserahkan kepada BUMD atau koperasi yang menjalankan kegiatan produksi, sementara 20% sisanya menjadi bagian KKKS. KKKS juga bertanggung jawab melakukan pembinaan bagi BUMD dan koperasi agar kegiatan produksi berjalan lancar.
Sinergi untuk Kemandirian Energi
Dorongan pembentukan BUMD pengelola dana PI migas 10% di Papua Barat merupakan bagian penting dari upaya pemerintah memajukan kemandirian daerah atas sumber daya alamnya. Percepatan regulasi, pendirian badan hukum, serta sinergi antara pemerintah daerah, asosiasi daerah penghasil migas, SKK Migas, dan KKKS menjadi kunci sukses pengelolaan dana ini.
Sementara itu, tiga strategi peningkatan produksi minyak yang diterapkan pemerintah diharapkan dapat mengatasi penurunan produksi minyak nasional dan mengurangi ketergantungan impor. Dengan dukungan penuh pemerintah pusat dan daerah, diharapkan produksi minyak Indonesia semakin kuat dan berkelanjutan.
Rekomendasi
