Bank Indonesia Terapkan Payment ID Bantu Transaksi Aman
JAKARTA - Indonesia bersiap memasuki babak baru dalam sistem pembayaran digital dengan penerapan Payment ID yang akan mulai diberlakukan pada 17 Agustus 2025. Inisiatif ini digagas oleh Bank Indonesia (BI) sebagai solusi pencatatan seluruh aktivitas transaksi keuangan perorangan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal.
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dudi Dermawan, menyatakan, "Payment ID akan menjadi fondasi dari sistem pembayaran yang transparan dan bertanggung jawab." Dengan demikian, Payment ID bukan hanya akan menyederhanakan proses pembayaran digital, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi di dalam sistem keuangan nasional.
Sistem baru ini dibutuhkan karena data transaksi masyarakat selama ini tersebar di berbagai platform yang tidak terintegrasi. Payment ID akan menjadi solusi untuk menyatukan seluruh data transaksi dalam satu sistem yang terpusat dan mudah diawasi.
Baca Juga
Keunggulan Payment ID bagi Sistem Keuangan dan Masyarakat
Payment ID memiliki berbagai manfaat penting dalam perekonomian Indonesia. Sistem ini akan meningkatkan transparansi keuangan antar lembaga keuangan dan mempermudah penelusuran transaksi ilegal seperti judi online, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.
Keamanan transaksi juga menjadi fokus utama. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menuturkan bahwa akses ke sistem Payment ID hanya diberikan kepada otoritas yang bekerja sama dengan BI sesuai kewenangannya. Ini menjamin kerahasiaan data sekaligus mencegah penyalahgunaan.
Dengan sistem ini, masyarakat dapat merasa lebih aman dalam melakukan transaksi digital, dan kepercayaan terhadap sistem keuangan digital pun akan meningkat.
Payment ID untuk Penyaluran Bantuan Sosial Tepat Sasaran
Salah satu implementasi awal Payment ID adalah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) secara nontunai. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan dukungannya terhadap penggunaan Payment ID untuk penyaluran bansos mulai 17 Agustus 2025.
Saifullah menyampaikan, “Ya kami ikut dengan DEN (Dewan Ekonomi Nasional). Tim kami ada di sana, kami setuju.” Harapan utama adalah penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan tepat waktu berkat akurasi data yang meningkat melalui digitalisasi.
“Dengan data yang makin akurat, penerima bansos diharapkan benar-benar yang berhak, sehingga hak bantuan sosialnya tidak diambil oleh pihak lain,” jelas Menteri Sosial. Ini menunjukkan bahwa Payment ID tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga memperkuat program sosial pemerintah.
Unik dan Rahasia: Sistem Kode Identifikasi Payment ID
Payment ID menggunakan kode identifikasi unik (unique identifier) yang dirancang rahasia dan khusus untuk setiap individu. Kode ini menjadi kunci efisiensi pembayaran di masa depan sekaligus melindungi hak pengguna dari penyalahgunaan data.
Kode unik ini memastikan akses terbatas hanya bagi pihak berwenang sesuai dengan kewenangan masing-masing, sehingga menjaga kerahasiaan data sekaligus menjamin keamanan transaksi.
Keunggulan ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam menggunakan sistem pembayaran digital yang semakin berkembang.
Tahap Uji Coba Payment ID pada Penyaluran Bansos
Bank Indonesia masih dalam proses uji coba sistem Payment ID, terutama untuk penyaluran bantuan sosial nontunai. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengungkapkan bahwa uji coba difokuskan pada satu skenario penggunaan.
"BI akan melakukan proses uji coba pada satu use case tertentu saja, yaitu membantu akurasi penyaluran bantuan sosial nontunai, yang akan dimulai prosesnya pada 17 Agustus untuk mendukung program pelindungan sosial," ungkapnya.
Tahap uji coba ini penting agar sistem Payment ID dapat berjalan optimal sebelum diterapkan secara luas di berbagai sektor keuangan.
Manfaat Jangka Panjang dan Harapan Sistem Payment ID
Dengan Payment ID, diharapkan Indonesia memiliki sistem pembayaran digital yang lebih transparan, aman, dan efisien. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan memperkuat pengawasan keuangan nasional.
Payment ID juga diharapkan mempercepat inklusi keuangan, sehingga masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan keuangan digital dapat menikmati kemudahan transaksi yang aman dan cepat.
Langkah BI ini merupakan respons atas kebutuhan zaman dan tanda kesiapan Indonesia menghadapi revolusi digital di sektor keuangan.
Payment ID sebagai inovasi sistem pembayaran digital dengan basis NIK menjadi tonggak penting bagi transparansi dan keamanan transaksi keuangan di Indonesia. Selain memudahkan transaksi, Payment ID juga akan memperkuat penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.
Melalui uji coba yang akan mulai berjalan pada 17 Agustus 2025, sistem ini menjadi landasan kuat bagi pengembangan sistem keuangan digital yang lebih efisien, transparan, dan terpercaya.
Langkah ini tidak hanya teknologi semata, melainkan strategi untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Rekomendasi
