Papua Lakukan Distribusi Logistik PSU Serentak
JAKARTA - Tahapan penting dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua kembali dijalankan. Senin, 4 Agustus 2025, menjadi momentum dimulainya pendistribusian logistik yang dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah Papua. Pelepasan logistik PSU ini menjadi simbol keseriusan penyelenggara dan pemerintah dalam menjamin kelancaran proses demokrasi di Bumi Cenderawasih.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk secara resmi melepas logistik PSU Pilkada Papua dalam sebuah acara yang berlangsung di Jayapura. Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti anggota KPU RI Iffa Rosita, Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Nerlince Wamuar Rollo, dan Wali Kota Jayapura Abisai Rollo. Selain itu, hadir pula unsur TNI-Polri dan Forkopimda Papua yang turut memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran proses ini.
Dalam pernyataannya, Wamendagri menekankan bahwa pelaksanaan PSU merupakan bentuk pelaksanaan amanah konstitusi yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan komitmen bersama.
Baca Juga
“Kolaborasi dan sinergi lintas sektor sebuah bukti bahwa Papua mampu menjadi teladan dalam menjaga martabat demokrasi di PSU Pilgub Papua ini. Ini menjadi keberhasilan semua untuk memastikan logistik tiba dengan aman, sehingga terwujudnya PSU yang damai, jujur dan demokratis,” tegasnya.
Ribka juga mengingatkan pentingnya peran penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional, netral, dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan PSU. Ia menyoroti pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari pelaksanaan pemilu yang bersih.
“Jangan ada lagi ruang untuk kesalahan, pelanggaran, manipulasi, atau intimidasi dalam pelaksanaan PSU. Mari jadikan sebagai tanggung jawab bersama dalam menjalankan integritas dan netralitas, semua warga Papua mari datang gunakan hak pilih dengan hati,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Papua, Diana Dorthea Simbiak, menyampaikan bahwa proses pendistribusian logistik PSU sudah dimulai sejak 2 Agustus 2025. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi kondisi geografis yang sulit dijangkau.
“Logistik dikirim melalui jalur darat menggunakan truk, ada yang gunakan jalur laut dengan kapal cepat dan jalur udara menggunakan helikopter. Bahkan untuk wilayah yang sangat sulit dijangkau, logistik harus dipikul secara manual oleh pihak keamanan maupun penyelenggara tingkat bawah,” ujar Diana.
KPU Papua menargetkan agar seluruh logistik tiba tepat waktu sebelum pelaksanaan pencoblosan pada 6 Agustus 2025. Untuk itu, distribusi ke wilayah terjauh dan tersulit menjadi prioritas utama.
“Logistik terjauh dan tersulit kita dahulukan. Kami targetkan seluruh logistik tiba di tingkat distrik dan TPS sesuai jadwal. Untuk daftar pemilih hanya warga yang terdaftar dalam DPT, tambahan dan khusus bisa memberikan suara,” katanya menegaskan.
Proses distribusi logistik ini merupakan bagian dari persiapan krusial dalam pelaksanaan PSU yang dilandasi putusan Mahkamah Konstitusi. Setiap logistik pemilu, seperti kotak suara dan perlengkapan TPS, disalurkan dengan memperhitungkan akses dan kecepatan pengiriman.
Per tanggal 4 Agustus 2025, data distribusi logistik menunjukkan bahwa sebanyak 473 kotak suara telah keluar dari gudang logistik, atau sekitar 23,38 persen dari total kebutuhan. Sebanyak 312 kotak suara atau 15,42 persen telah sampai di Panitia Pemilihan Distrik (PPD). Sementara itu, 6 kotak suara atau 0,30 persen telah tiba di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan 5 kotak suara atau 0,25 persen sudah sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Capaian tersebut menunjukkan bahwa distribusi berjalan sesuai skema waktu yang telah disusun, meskipun medan yang ditempuh cukup menantang. Komitmen para petugas di lapangan, termasuk peran serta aparat keamanan dan masyarakat, sangat besar dalam mewujudkan keberhasilan logistik sampai ke tujuan.
Dalam konteks ini, PSU di Papua bukan hanya soal mengulang proses pemungutan suara, tetapi juga menjadi ajang pembuktian bahwa demokrasi bisa tumbuh dalam kondisi geografis yang berat sekalipun. Keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dan negara menjadi kunci suksesnya pelaksanaan ulang ini.
Ribka Haluk dan seluruh pejabat yang hadir berharap bahwa momentum PSU ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dan lembaga penyelenggara. Harapan serupa juga muncul dari tokoh masyarakat dan aparat pemerintah daerah yang melihat PSU ini sebagai bentuk tanggung jawab demokratis yang harus dijalankan secara sungguh-sungguh.
Pelaksanaan PSU di Papua diharapkan berlangsung damai, aman, dan bebas dari intervensi. KPU, Bawaslu, TNI-Polri, serta seluruh pihak terkait telah berkomitmen penuh untuk menjaga netralitas dan integritas hingga semua proses selesai, termasuk tahap rekapitulasi dan pelaporan akhir.
Dengan semangat kolaborasi dan transparansi, Papua kembali menunjukkan bahwa demokrasi bisa berjalan baik di seluruh penjuru nusantara. Semua mata kini tertuju pada hari pencoblosan yang akan digelar pada Rabu, 6 Agustus 2025, sebagai puncak dari proses PSU yang telah melalui berbagai persiapan matang.
Rekomendasi
