JAKARTA - Komitmen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, untuk menjamin akses pendidikan bagi seluruh anak-anak tanpa memandang batas wilayah administratif, menjadi contoh inklusi pendidikan yang patut diapresiasi. Dalam konteks wilayah perbatasan yang kerap menghadirkan tantangan tersendiri, terutama bagi anak-anak yang mengikuti orang tuanya berpindah tempat kerja antar kabupaten, Kotim menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi hak semua anak tak terkecuali mereka yang bukan warga asli kabupaten tersebut.
Kebijakan ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kotim, Muhammad Irfansyah, dalam pernyataannya di Sampit pada Selasa, 29 Juli 2025. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak membatasi hak anak untuk bersekolah hanya karena perbedaan domisili administratif.
“Kami tidak melihat batas administratif. Kalau anak itu tinggalnya lebih dekat ke sekolah di Kotim, maka kami beri ruang agar bisa bersekolah di sini,” ujar Irfansyah.
Pernyataan ini sekaligus memperjelas arah kebijakan pendidikan di Kotim yang menempatkan kepentingan anak di atas batas-batas wilayah. Terlebih, kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan juga telah dijalin untuk menjawab tantangan geografis, sosial, dan ekonomi yang dihadapi oleh anak-anak di kawasan perbatasan kedua kabupaten tersebut.
Langkah ini bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan lokasi geografis, melainkan lebih jauh lagi, mencerminkan kepedulian terhadap masa depan anak-anak. Banyak dari mereka yang ikut orang tuanya bekerja lintas kabupaten, dan dalam kondisi demikian, tidak semua anak otomatis terintegrasi dengan sistem pendidikan formal di tempat yang baru.
Disdik Kotim pun mengambil sikap proaktif dalam merespons kenyataan ini. Tidak ada anak yang boleh tertinggal dari pendidikan hanya karena dokumen kependudukan atau sekat administratif.
“Beberapa anak dari Seruyan yang ikut orang tuanya bekerja ke Kotim, tapi belum tersentuh pendidikan. Kami tidak akan tinggal diam. Walaupun mereka bukan warga Kotim, tetap kami fasilitasi agar bisa masuk sekolah,” ungkap Irfansyah.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari visi yang lebih besar: menciptakan sinergi lintas wilayah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang merata, khususnya di daerah-daerah dengan tantangan medan atau keterbatasan akses infrastruktur. Langkah tersebut menunjukkan bagaimana kolaborasi antarwilayah dapat menjembatani kesenjangan pendidikan dan sekaligus menjadi solusi atas permasalahan mobilitas penduduk yang tinggi.
Disdik Kotim juga menyadari pentingnya pendekatan inklusif dan kolaboratif dalam mengatasi persoalan anak-anak yang rentan tertinggal pendidikan. Pendekatan seperti ini menjadi penting, terlebih dalam konteks wilayah pedalaman dan perbatasan yang belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan optimal.
Bagi Irfansyah dan timnya, pendidikan memiliki nilai jauh lebih dalam ketimbang sekadar rutinitas belajar-mengajar. Pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi karakter dan masa depan generasi penerus bangsa.
Ia menegaskan, “Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter, meningkatkan potensi diri, dan mempersiapkan anak untuk masa depan.”
Dengan semangat tersebut, Kotim tidak sekadar mengakomodasi anak-anak luar daerah untuk bersekolah di wilayahnya. Lebih dari itu, mereka menjadikan kebijakan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang lewat pendidikan.
Langkah ini pun diharapkan bisa menjadi model kolaboratif antarwilayah. Pemerataan pendidikan, menurut Irfansyah, tidak akan bisa terwujud jika setiap daerah hanya berfokus pada wilayahnya sendiri tanpa memperhatikan realitas mobilitas penduduk dan tantangan sosial ekonomi yang melingkupinya.
“Kita ingin semua anak bisa sekolah. Jangan sampai karena alasan jarak atau ekonomi, mereka kehilangan kesempatan belajar. Ini juga bagian dari upaya menekan angka putus sekolah,” tegasnya.
Masalah anak putus sekolah memang masih menjadi pekerjaan rumah besar di banyak wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil atau perbatasan yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, pendekatan seperti yang dilakukan oleh Pemkab Kotim ini menjadi langkah konkret yang bisa ditiru oleh wilayah lain.
Disdik Kotim juga tak hanya fokus pada pendidikan formal. Dalam situasi tertentu di mana anak-anak sudah terlanjur tertinggal dari sistem pendidikan umum, pihaknya juga mendorong mereka untuk mengikuti program pendidikan nonformal. Hal ini menjadi solusi alternatif agar mereka tetap bisa mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan.
Kebijakan ini menjadi bukti bahwa pendekatan humanis dan inklusif dalam dunia pendidikan masih sangat mungkin diwujudkan, bahkan dalam keterbatasan sumber daya sekalipun. Yang terpenting adalah kemauan untuk membuka ruang, membangun kerja sama, dan menempatkan hak anak sebagai prioritas utama.
Dengan komitmen dan langkah nyata seperti ini, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan bahwa keberpihakan terhadap pendidikan anak tidak sebatas wacana, melainkan benar-benar diterapkan dalam kebijakan. Anak-anak di wilayah perbatasan kini memiliki harapan baru harapan untuk terus belajar, bertumbuh, dan mengejar masa depan mereka tanpa terbebani batas-batas administratif.