UU BUMN Pengaruhi Pasar, Imbal Hasil Jadi Fokus
JAKARTA - Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN membawa perubahan signifikan dalam cara pasar memandang investasi pada surat utang BUMN. Salah satu poin utama dari beleid ini adalah dikeluarkannya keuangan BUMN dan Danantara dari komponen keuangan negara.
Perubahan mendasar ini tak hanya berdampak pada tataran administratif, tapi juga langsung menyentuh persepsi risiko para investor terhadap obligasi korporasi yang diterbitkan oleh BUMN.
Selama ini, obligasi BUMN dianggap lebih aman karena ada anggapan adanya jaminan tidak tertulis dari negara. Namun, dengan berlakunya aturan baru tersebut, anggapan itu mulai dipertanyakan ulang oleh para pelaku pasar.
Baca JugaDanantara Jalin Kerja Sama Global untuk Investasi Strategis Nasional
Kekhawatiran Hilangnya Jaminan Negara Meningkat
Menurut M Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), pergeseran persepsi pasar terhadap obligasi BUMN cukup beralasan.
"Regulasi ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya jaminan pemerintah terhadap surat utang BUMN, yang selama ini dianggap memiliki jaminan implisit," ujarnya.
Ia menjelaskan, selama ini banyak investor menilai obligasi BUMN sebagai aset rendah risiko karena asosiasi eratnya dengan keuangan negara. Kini, setelah keuangan BUMN resmi dipisahkan, anggapan tersebut tidak lagi berlaku mutlak.
Kondisi ini otomatis membuat investor mengkaji ulang ekspektasi imbal hasil (yield) yang akan mereka terima. Bila sebelumnya mereka bersedia menerima yield lebih rendah karena merasa aman, sekarang mereka mungkin akan meminta kompensasi risiko dalam bentuk yield yang lebih tinggi.
Yield Berpotensi Naik, Tapi Bisa Dikendalikan
Rizal menilai bahwa yield obligasi BUMN ke depan cenderung mengalami tekanan naik. Menurutnya, bukan hanya karena persepsi risiko yang berubah, tetapi juga karena tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah saat ini.
“Investor tentu akan meminta imbal hasil lebih tinggi untuk mengkompensasi ketidakpastian baru tersebut,” lanjut Rizal.
Namun begitu, ia tidak menutup kemungkinan bahwa yield obligasi BUMN tetap bisa dikendalikan agar tetap berada dalam kisaran yang wajar. Ia menyebutkan sejumlah strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar pasar tetap percaya dan tidak bereaksi berlebihan terhadap perubahan regulasi ini.
Salah satu langkah konkret adalah dengan memanfaatkan peran Danantara sebagai penyedia credit enhancement. Skema ini akan membuat surat utang yang diterbitkan BUMN tetap menarik karena kualitas kreditnya bisa dinaikkan. Dengan demikian, meskipun tidak lagi tercatat sebagai bagian dari keuangan negara, obligasi BUMN tetap dinilai layak investasi.
Peran OJK dan Investor Institusi Juga Penting
Selain intervensi lewat Danantara, Rizal juga menyebutkan bahwa partisipasi aktif dari investor institusi negara seperti lembaga dana pensiun, serta dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pasar obligasi BUMN.
Lembaga-lembaga tersebut diharapkan bisa memberikan bobot kepercayaan lebih pada surat utang milik negara, terutama dengan menjaga rating atau peringkat surat utang agar tetap berada di level yang baik.
Langkah-langkah semacam itu menjadi penting untuk mencegah lonjakan yield yang berlebihan, yang pada akhirnya bisa memberatkan emiten dalam melakukan pembiayaan di pasar modal.
Komunikasi Pemerintah Jadi Kunci Kepercayaan
Meski strategi stabilisasi sudah ada, Rizal menegaskan bahwa semuanya akan sangat tergantung pada efektivitas komunikasi pemerintah ke publik dan pelaku pasar.
Menurutnya, transparansi dan konsistensi dari pihak berwenang dalam menjelaskan peran baru Danantara serta jaminan terhadap stabilitas pasar menjadi sangat krusial.
“Tergantung apakah Danantara hanya akan menjadi penopang pasif atau difungsikan sebagai instrumen aktif dalam meredam risiko pasar,” pungkasnya.
Jika komunikasi ini tidak dilakukan dengan baik, bukan tidak mungkin pasar akan mengambil asumsi terburuk dan berujung pada gejolak di sektor obligasi, khususnya untuk BUMN.
Pasar Masih Cermati Perubahan, Tapi Potensi Tetap Ada
Meski ketidakpastian meningkat, bukan berarti prospek investasi di obligasi BUMN menjadi gelap. Justru, dalam kondisi tertentu, kenaikan yield bisa menjadi peluang bagi investor dengan profil risiko yang lebih agresif.
Dengan imbal hasil yang lebih tinggi, surat utang BUMN bisa menawarkan potensi return yang menarik, selama risiko sistemiknya masih terkendali dan manajemen perusahaan tetap solid.
Perubahan regulasi ini pun diharapkan menjadi momen untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi keuangan BUMN ke level yang lebih baik. Dalam jangka panjang, hal ini bisa meningkatkan kepercayaan investor dan membuat pasar obligasi korporasi nasional menjadi lebih matang dan kredibel.
Masa Transisi, Tapi Peluang Masih Terbuka
Berlakunya UU BUMN yang baru ini menandai fase baru dalam manajemen keuangan perusahaan milik negara. Walau menghadirkan sejumlah tantangan di tahap awal, namun di balik itu juga tersimpan potensi perbaikan jangka panjang terhadap sistem keuangan nasional.
Bagi investor, ini adalah masa transisi yang menuntut kehati-hatian lebih. Namun dengan strategi yang tepat, pemantauan aktif, serta komunikasi terbuka dari pemerintah, potensi keuntungan tetap bisa dimaksimalkan tanpa harus mengorbankan stabilitas.
Pasar kini tengah menanti langkah-langkah konkret dari pemangku kepentingan. Jika berhasil dikelola dengan baik, obligasi BUMN tetap bisa menjadi salah satu instrumen favorit dalam portofolio investasi nasional.
Rekomendasi
