OJK Perketat Perusahaan Efek Demi Lindungi Investor Pasar Modal
JAKARTA - Meningkatnya dinamika dan kompleksitas industri pasar modal membuat pengawasan dan regulasi menjadi semakin krusial. Melihat perkembangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah strategis dengan menerbitkan regulasi baru yang menyasar perusahaan efek, terutama yang menjalankan kegiatan sebagai penjamin emisi efek (PEE) dan perantara pedagang efek (PPE).
Tujuan utama dari kebijakan ini jelas: memperkuat perlindungan terhadap investor pasar modal melalui pengendalian internal yang lebih ketat dan pengaturan perilaku perusahaan efek secara menyeluruh.
Langkah tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Peraturan ini secara resmi diundangkan pada 11 Juni 2025 dan akan mulai berlaku pada 11 Desember 2025.
Baca JugaStrategi Jitu Amankan KPR Rumah Subsidi Meski Harga Naik 2025
Menjawab Tantangan Industri Sekuritas yang Makin Kompleks
M. Ismail Riyadi, Pelaksana Tugas Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, menjelaskan bahwa regulasi ini hadir sebagai respons atas semakin kompleksnya kegiatan usaha perusahaan efek. Hal ini menyangkut tidak hanya produk dan proses bisnis, tetapi juga perubahan budaya layanan dan penggunaan teknologi digital.
“Penerbitan POJK ini dilatarbelakangi peningkatan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE dan perkembangan industri sekuritas baik dari sisi produk, proses bisnis maupun budaya dan mekanisme layanan,” jelas Ismail dalam keterangannya di Jakarta.
Melalui aturan baru ini, OJK ingin memastikan bahwa PEE dan PPE, termasuk perusahaan efek daerah (PED) dan mitra pemasaran PPE, menjalankan kegiatan usaha dengan lebih transparan, profesional, serta minim risiko benturan kepentingan.
Fokus pada Kualitas, Transparansi, dan Tata Kelola
POJK No. 13 Tahun 2025 memuat ketentuan penting yang harus dipenuhi oleh perusahaan efek. Di antaranya adalah:
Pengendalian Internal dan Uji Tuntas
PEE diwajibkan untuk melakukan uji tuntas terhadap calon emiten yang akan melakukan penawaran umum. Hal ini dimaksudkan agar hanya emiten yang layak secara fundamental yang dapat masuk ke pasar modal, demi menjaga kualitas dan kepercayaan investor.
Pengelolaan Potensi Benturan Kepentingan
Perusahaan efek diwajibkan mengidentifikasi dan mengelola potensi konflik kepentingan, baik dalam proses penjaminan emisi maupun dalam aktivitas perdagangan efek. Ini termasuk hubungan antar-entitas, transaksi afiliasi, atau intervensi dalam proses pengambilan keputusan.
Perilaku Perusahaan Efek
Regulasi juga secara rinci mengatur kewajiban dan larangan bagi PEE dan PPE, termasuk tata cara penanganan konflik kepentingan serta aturan main kerja sama dengan pihak ketiga, seperti pegiat media sosial.
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Dalam era digital, penggunaan sistem informasi dan teknologi digital menjadi tulang punggung operasional perusahaan efek. POJK ini mengatur manajemen risiko yang harus dijalankan, termasuk prosedur penggunaan jasa penyedia teknologi pihak ketiga serta tata kelola TI secara menyeluruh.
Izin dan Pembinaan Terhadap Mitra Media Sosial
Dalam kaitannya dengan tren digital marketing, OJK juga mewajibkan adanya perizinan bagi pegiat media sosial yang bekerja sama dengan perusahaan efek untuk kepentingan promosi, edukasi, atau iklan. Hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan ke publik tetap berada dalam kerangka regulasi dan tidak menyesatkan.
Fungsi dan Tata Kelola Internal Lainnya
POJK ini juga mengatur fungsi wajib dalam struktur organisasi PEE, PPE, PED, dan mitra pemasaran, termasuk pengawasan internal, akses terbatas, tata kelola, dan alih daya fungsi-fungsi tertentu secara tepat.
Standar Baru dalam Kerja Sama Iklan dan Promosi
Salah satu aspek unik dari POJK ini adalah pengaturan mengenai kerja sama iklan antara perusahaan efek dan pegiat media sosial. Dalam konteks ini, perusahaan efek dituntut lebih hati-hati dalam menggandeng influencer atau content creator sebagai bagian dari strategi promosi atau kampanye publikasi mereka.
Langkah ini dilakukan untuk menekan potensi penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan yang bisa berdampak negatif pada keputusan investasi masyarakat, terutama investor ritel yang masih dalam tahap belajar.
Pengawasan Berkelanjutan Demi Efektivitas
OJK tidak hanya berhenti pada penerbitan regulasi. Menurut Ismail, pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap implementasi aturan ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa POJK No. 13/2025 dapat berjalan secara efektif dan membawa dampak nyata terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia.
“OJK akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi POJK ini untuk memastikan peraturan ini berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta industri pasar modal,” tutup Ismail.
Komitmen Perlindungan Investor yang Lebih Nyata
Dengan lahirnya POJK No. 13 Tahun 2025, OJK menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga kredibilitas dan integritas pasar modal Indonesia. Regulasi ini hadir sebagai tameng pelindung bagi investor dari praktik bisnis yang merugikan, sekaligus sebagai panduan perilaku profesional bagi para pelaku usaha sekuritas.
Harapannya, dengan standar yang lebih tinggi dan pengawasan yang lebih aktif, pasar modal Indonesia bisa tumbuh sehat dan inklusif, sekaligus menjadi pilihan investasi yang aman dan menjanjikan bagi masyarakat luas.
Rekomendasi
