Menyongsong Masa Depan Hijau: Peluang dan Tantangan Green Jobs di Transisi Energi Indonesia
JAKARTA – Indonesia, yang tengah berkomitmen untuk mempercepat transisi energi menuju sumber daya terbarukan, menghadapi tantangan sekaligus peluang besar dalam sektor tenaga kerja. Pemerintah menargetkan penciptaan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja baru di sektor kelistrikan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Di sisi lain, studi terbaru yang dilakukan oleh Koaksi Indonesia bersama BOI Research menunjukkan bahwa sektor energi terbarukan, khususnya dalam subsektor pembangkitan, berpotensi besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang ramah lingkungan atau dikenal dengan istilah green jobs.
Menurut data Koaksi Indonesia, sekitar 91% dari total 836.696 tenaga kerja di subsektor pembangkitan sudah tergolong dalam kategori pekerjaan hijau. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kelistrikan yang berfokus pada pembangkit energi terbarukan, seperti tenaga surya, panas bumi, dan air, menjadi salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi besar bagi penciptaan lapangan kerja sekaligus mendukung tujuan transisi energi yang lebih berkelanjutan.
Minat Anak Muda terhadap Green Jobs
Baca Juga
Peluang ini semakin terbuka lebar, terutama dengan minat yang besar dari generasi muda terhadap pekerjaan yang berdampak positif terhadap lingkungan. Studi yang dilakukan oleh Koaksi Indonesia dan BOI Research menemukan bahwa sekitar 76% anak muda Indonesia menunjukkan ketertarikannya untuk bekerja di sektor yang berhubungan dengan energi terbarukan dan ramah lingkungan. Meskipun demikian, mereka menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat untuk mewujudkan keinginan tersebut. Salah satu kendala utama adalah kurangnya akses terhadap informasi mengenai sektor ini, terbatasnya pelatihan yang relevan, serta dukungan kebijakan yang belum maksimal.
Menurut A Azis Kurniawan, Manajer Advokasi Kebijakan Koaksi Indonesia, hal ini menandakan perlunya kebijakan yang lebih menyeluruh dalam mempersiapkan tenaga kerja nasional agar siap menghadapi kebutuhan green jobs. "Tanpa peta jalan yang terukur, potensi 91% green jobs ini bisa jadi tidak menyentuh kelompok yang paling membutuhkan pekerjaan," ujar Azis.
Azis menambahkan bahwa peluncuran Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau oleh Bappenas pada bulan April lalu merupakan langkah strategis yang penting, namun implementasinya di tingkat daerah harus lebih diperkuat. "Kesiapan tenaga kerja, baik itu dalam bentuk pelatihan maupun program reskilling dan upskilling, sangat krusial agar transisi energi yang terjadi dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya kelompok yang terdampak sektor fosil," ungkap Azis.
Pentingnya Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
Sebagai bagian dari upaya transisi energi yang lebih hijau, pemerintah telah menetapkan target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 61% dari total kapasitas tambahan 69,5 GW dalam RUPTL 2025–2034. Sektor pembangkitan energi terbarukan ini akan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, namun yang tidak kalah penting adalah kualitas dari green jobs tersebut. Kualitas pekerjaan yang layak dan berkelanjutan sangat bergantung pada keterampilan yang dimiliki oleh para pekerja.
Indra Sari Wardhani, Direktur Kemitraan Strategis dan Pengembangan Koaksi Indonesia, mengungkapkan bahwa penciptaan green jobs harus memperhatikan tidak hanya jumlah, tetapi juga kualitas pekerjaan tersebut. "Indikator pekerjaan layak yang berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan secara berkelanjutan dan inklusif harus menjadi perhatian utama," katanya.
Sektor-sektor seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) diperkirakan akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar 348 ribu untuk PLTS, 42 ribu untuk PLTP, dan 129 ribu untuk PLTA. Namun, tantangannya adalah banyaknya posisi ini yang membutuhkan keahlian teknis baru yang saat ini masih terbatas di pasar tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat segera menyusun strategi nasional yang berfokus pada peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui program reskilling dan upskilling yang berbasis pada kebutuhan pasar tenaga kerja energi terbarukan.
Keadilan Sosial dalam Transisi Energi
Koaksi Indonesia juga menekankan bahwa dalam setiap langkah menuju transisi energi, prinsip keadilan sosial harus selalu menjadi prioritas. “Green jobs bisa menjadi jembatan menuju ekonomi hijau jika dirancang secara terencana, terukur, inklusif, adil, dan berkelanjutan,” tegas Indra. Artinya, transisi energi tidak hanya harus mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa kelompok yang terdampak oleh perubahan teknologi dan kebijakan, terutama mereka yang bekerja di sektor fosil, dapat memperoleh akses yang adil terhadap pekerjaan baru yang tercipta.
Koaksi Indonesia mendorong pemerintah untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, institusi pendidikan, dan komunitas lokal dalam menyusun dan mengimplementasikan peta jalan green jobs. Sekolah vokasi dan program magang juga dapat menjadi sarana penting untuk menjembatani kesenjangan antara keterampilan yang dibutuhkan oleh industri energi terbarukan dengan keterampilan yang dimiliki oleh para pekerja muda.
Menuju Ekonomi Hijau yang Berkelanjutan
Peluang besar bagi Indonesia untuk membangun ekonomi hijau memang semakin terbuka, namun tantangan dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan inklusif dalam sektor energi terbarukan tidak bisa diabaikan. Dalam upaya mencapai target bauran energi terbarukan yang lebih tinggi, penting untuk memastikan bahwa para pekerja, terutama generasi muda, memiliki keterampilan yang memadai untuk mengisi green jobs yang tercipta. Pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan harus bekerja sama untuk menyediakan pelatihan dan akses yang dibutuhkan agar Indonesia bisa menjadi negara yang bukan hanya maju dalam sektor energi, tetapi juga adil dan berkelanjutan.
Dengan upaya yang terkoordinasi dan terencana, green jobs dapat menjadi salah satu pilar utama dalam transisi energi Indonesia, membuka peluang besar bagi pembangunan berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan.
Rekomendasi
