Tasikmalaya Dukung Penertiban Pertambangan Demi Lingkungan Aman
JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), dalam upaya penertiban aktivitas pertambangan di kawasan kaki Gunung Galunggung. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah nyata dalam merespons keresahan masyarakat atas dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan ilegal maupun yang tidak sesuai aturan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Mohamad Zen, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mendukung sepenuhnya kebijakan tersebut dengan tetap memastikan bahwa segala bentuk aktivitas pertambangan yang berjalan di wilayahnya tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar.
"Ini menjadi jawaban atas keresahan masyarakat. Kami mendukung sepenuhnya kebijakan Pak Gubernur," kata Zen.
Baca Juga
Tertibkan Tambang, Lindungi Alam dan Warga
Langkah penertiban ini dinilai sangat penting mengingat kawasan kaki Gunung Galunggung merupakan wilayah dengan ekosistem yang rentan. Aktivitas pertambangan, terutama yang tidak berizin, dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti longsor, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem hutan. Selain itu, kegiatan ini juga sering kali menimbulkan ketegangan sosial di masyarakat akibat minimnya informasi dan kurangnya pelibatan warga dalam proses perizinan.
Sekda Zen menambahkan bahwa meskipun pengawasan langsung terhadap aktivitas pertambangan merupakan kewenangan pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tetap aktif memberikan dukungan dalam bentuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
"Kalau ditertibkan tanpa pemahaman, masyarakat bisa salah paham. Maka dari itu, pendekatan edukatif sangat penting,” jelasnya.
DPRD Turut Menyuarakan Dukungan
Tak hanya dari eksekutif, dukungan terhadap langkah penertiban tambang ini juga datang dari kalangan legislatif. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Budi Ahdiat, menyatakan bahwa pihaknya sangat mendukung langkah tegas yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat dalam menertibkan tambang ilegal maupun tambang yang menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan.
"Selama melanggar aturan, tentu harus dihentikan. Kita harus menjunjung tinggi aspek hukum dan perlindungan lingkungan," tegas Budi.
Ia juga menyebutkan bahwa DPRD akan terus mengawal kebijakan ini agar implementasinya berjalan efektif di lapangan, serta memastikan masyarakat tetap mendapatkan informasi dan ruang untuk menyuarakan pendapatnya secara terbuka.
Evaluasi Ketat dan Monitoring Terpadu
Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat disebut sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aktivitas tambang di kawasan Gunung Galunggung. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa hanya perusahaan yang memiliki izin resmi dan menjalankan kegiatan sesuai dengan aturan lingkungan yang diperbolehkan beroperasi.
Langkah ini menyusul pernyataan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat yang sebelumnya mengungkapkan bahwa hanya ada tiga perusahaan tambang yang legal dan memiliki izin operasi aktif di kawasan tersebut. Sisanya, termasuk tambang-tambang skala kecil yang dilakukan oleh oknum masyarakat atau kelompok tanpa izin, kini tengah dalam proses evaluasi dan penertiban.
Sinergi Pemprov dan Pemkab Jadi Kunci
Kebijakan penertiban tambang di kaki Gunung Galunggung merupakan bentuk sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dengan koordinasi yang kuat, pendekatan yang inklusif, dan komunikasi yang transparan kepada masyarakat, langkah ini diharapkan tidak hanya mampu menghentikan praktik tambang ilegal, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
"Kami tidak ingin pendekatan penertiban ini justru menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Maka dari itu, kami terus libatkan tokoh masyarakat, aparat desa, hingga lembaga adat agar masyarakat memahami dan mendukung kebijakan ini," tambah Zen.
Penertiban Tambang untuk Masa Depan Berkelanjutan
Langkah tegas yang diambil oleh Gubernur KDM juga dinilai sebagai komitmen kuat terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan menertibkan tambang ilegal dan memperketat izin usaha tambang, pemerintah menunjukkan keberpihakan pada kelestarian alam, keselamatan masyarakat, dan kepastian hukum.
Kebijakan ini juga mencerminkan upaya untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih tertib, berwawasan lingkungan, dan mampu memberikan kontribusi ekonomi yang sah bagi daerah.
Respons Masyarakat: Lega dan Mendukung
Sejumlah warga yang tinggal di sekitar kawasan kaki Gunung Galunggung menyambut baik langkah ini. Mereka merasa bahwa keresahan atas aktivitas tambang yang kerap menyebabkan gangguan, mulai dari kerusakan jalan, kebisingan, hingga potensi bencana alam, kini mulai terjawab oleh tindakan nyata dari pemerintah.
"Kami merasa lebih tenang sekarang. Harapannya, pemerintah benar-benar awasi dan jangan beri izin sembarangan," ujar salah satu warga Desa Pasir Datar, Tasikmalaya.
Dukungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terhadap kebijakan penertiban tambang oleh Gubernur Jawa Barat menjadi sinyal positif dalam upaya menjaga kelestarian kawasan Gunung Galunggung. Dengan kolaborasi antara pemprov, pemkab, DPRD, dan masyarakat, diharapkan kegiatan pertambangan di wilayah tersebut bisa berjalan sesuai aturan, ramah lingkungan, serta tidak menimbulkan keresahan sosial.
Kebijakan ini bukan hanya tentang menghentikan pelanggaran, tapi juga mengedukasi dan melindungi. Langkah yang diambil hari ini akan menentukan masa depan ekologis dan ekonomi masyarakat Tasikmalaya esok hari.
Rekomendasi
