Sri Mulyani Pastikan Subsidi Rumah Merata 2025
JAKARTA - Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp 5,5 triliun untuk subsidi uang muka dalam program pembangunan 3 juta rumah sepanjang tahun 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat realisasi program perumahan yang menjadi prioritas nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu akan dipergunakan khusus untuk subsidi bunga kredit dan subsidi bantuan uang muka (SBUM). Dengan penambahan ini, pemerintah meningkatkan target Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 220.000 menjadi 350.000 rumah subsidi pada tahun ini.
Program pembangunan rumah ini dirancang sebagai salah satu instrumen strategis untuk mengatasi masalah kesenjangan kebutuhan perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah berupaya memastikan masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau melalui dukungan subsidi yang memadai.
Baca JugaKementerian ESDM Dukung Listrik Gratis di Sulbar untuk 27.000 Rumah
Total anggaran untuk program ini pun mengalami peningkatan signifikan. Dari sebelumnya sebesar Rp 29,1 triliun, kini alokasi dana naik menjadi Rp 47,4 triliun untuk tahun 2025. Rinciannya, alokasi APBN untuk FLPP naik dari Rp 18,8 triliun menjadi Rp 35,2 triliun. Sementara itu, alokasi dana untuk PT Sarana Multigriya Finansial sebagai lembaga penyalur juga bertambah dari Rp 4,8 triliun menjadi Rp 6,7 triliun.
Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya pada Senin, 4 Agustus 2025, menulis, “FLPP menjadi instrumen andalan APBN untuk mengurangi kesenjangan terhadap kebutuhan perumahan bagi rakyat, memperbaiki kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, mendorong pemerataan pembangunan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.” Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya program subsidi perumahan sebagai salah satu fondasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Pada semester pertama tahun 2025, realisasi program ini sudah mencapai Rp 18,8 triliun, yang telah dimanfaatkan untuk membangun sekitar 115 ribu unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Angka ini menjadi indikator bahwa program yang digalakkan pemerintah berjalan dengan efektif dan mampu menyentuh lapisan masyarakat yang membutuhkan.
Peningkatan target dan anggaran tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hunian yang meningkat, tetapi juga untuk menstimulus sektor konstruksi dan ekonomi yang terhubung langsung dengan industri perumahan. Dengan adanya dana subsidi yang memadai, diharapkan semakin banyak masyarakat dapat memiliki rumah sendiri dengan proses pembiayaan yang lebih ringan.
Program 3 juta rumah yang digulirkan oleh pemerintah memiliki dampak luas, tidak hanya bagi masyarakat yang secara langsung mendapat manfaat, tetapi juga bagi perekonomian nasional. Pertumbuhan sektor properti dan konstruksi akan mendorong penyerapan tenaga kerja serta memperkuat rantai pasok industri terkait. Ini juga berdampak positif pada kesejahteraan rakyat secara umum.
Subsidi bantuan uang muka menjadi salah satu komponen kunci dalam skema ini. Uang muka yang kerap menjadi kendala bagi calon pembeli rumah kini dapat terbantu dengan subsidi pemerintah, sehingga lebih banyak orang berpeluang untuk membeli rumah subsidi. Hal ini semakin memperkuat target pembangunan rumah rakyat yang merata di seluruh Indonesia.
Pemerintah juga mengoptimalkan peran PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dalam mendukung penyaluran pembiayaan perumahan. Dengan alokasi tambahan yang meningkat, SMF diharapkan bisa memperluas jaringan dan kemampuan menyalurkan pembiayaan yang lebih besar dan tepat sasaran.
Pentingnya program FLPP tidak hanya sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Memiliki rumah sendiri menjadi fondasi bagi kesejahteraan keluarga dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen agar program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama yang selama ini kesulitan mengakses hunian layak.
Menteri Keuangan menegaskan bahwa penambahan anggaran ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program rumah subsidi sehingga target 3 juta rumah dapat tercapai sesuai rencana. Dalam prosesnya, pemerintah juga akan terus memantau efektivitas penggunaan dana serta dampaknya terhadap masyarakat dan sektor ekonomi.
Dengan demikian, kebijakan pengucuran dana sebesar Rp 5,5 triliun untuk subsidi uang muka dan bunga kredit pada tahun 2025 merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjawab kebutuhan perumahan nasional. Ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah memberikan prioritas tinggi pada program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.
Keseriusan pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani ini juga menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan program ini, diharapkan akan terjadi peningkatan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang selama ini masih menjadi tantangan besar.
Semua pihak terkait diharapkan dapat bersinergi dalam mendukung kelancaran program ini, mulai dari pemerintah pusat, daerah, lembaga penyalur, hingga masyarakat itu sendiri. Sinergi ini menjadi kunci keberhasilan agar pembangunan perumahan yang layak dapat terselesaikan dengan efektif dan tepat waktu.
Rekomendasi
.jpg)
