Lapor Pajak PBJT PBBKB Makin Cepat Lewat Digital
JAKARTA - Di era digital seperti sekarang, kemudahan akses layanan publik menjadi kebutuhan utama masyarakat. Salah satu upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan yang efisien dan transparan adalah melalui digitalisasi sistem pelaporan pajak. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah signifikan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Bapenda Nomor 188 Tahun 2025. Keputusan ini menegaskan bahwa pelaporan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) kini bisa dilakukan secara elektronik melalui aplikasi resmi yang telah disiapkan.
Kebijakan ini merupakan implementasi dari Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Peraturan tersebut secara tegas mengharuskan seluruh wajib pajak untuk melakukan penyampaian SPTPD secara elektronik. Dengan langkah ini, Bapenda DKI Jakarta menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung transformasi digital dan meningkatkan efisiensi pelayanan perpajakan daerah.
Proses pelaporan pajak melalui aplikasi ini membawa sejumlah kemudahan dan keunggulan. Wajib Pajak cukup mengakses Portal Pajak Online atau aplikasi resmi lain yang telah ditetapkan oleh Bapenda untuk mulai melakukan pengisian data pembayaran dan pembuatan kode bayar. Setelah itu, pelaporan SPTPD pun dapat dilakukan melalui platform yang sama, di mana Wajib Pajak juga dapat mengunggah rincian data transaksi sebagai lampiran pelaporan.
Baca Juga
Sistem yang digunakan, yaitu Coretax dan sistem pendukung lainnya, secara otomatis akan menyiapkan dokumen Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Tidak hanya itu, sistem juga melakukan penelitian otomatis terhadap data yang diinput. Proses penelitian ini mencakup beberapa hal penting seperti kesesuaian antara nilai pembayaran dengan data yang masuk, kesesuaian rincian transaksi dengan omset atau dasar pengenaan pajak, serta kesesuaian perhitungan tarif pajak dan potensi sanksi administratif jika ditemukan ketidaksesuaian.
Dengan adanya proses penelitian otomatis ini, Wajib Pajak akan mendapatkan hasil yang lebih cepat dan akurat. Setelah verifikasi selesai, Wajib Pajak cukup melakukan konfirmasi akhir melalui persetujuan digital pada sistem. Jika seluruh data telah sesuai, pelaporan SPTPD secara otomatis tercatat sebagai pelaporan resmi dalam sistem Coretax.
Namun, apabila ada Wajib Pajak yang tidak melampirkan data transaksi dalam pelaporannya, verifikasi tetap bisa dilakukan secara manual oleh petugas melalui sistem yang ada. Hal ini memastikan bahwa semua pelaporan dapat tetap diproses dengan baik meskipun belum sepenuhnya menggunakan sistem elektronik secara menyeluruh.
Langkah digitalisasi pelaporan pajak daerah ini tentunya tidak hanya bermanfaat bagi pihak wajib pajak, tetapi juga membantu Bapenda DKI Jakarta dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pajak daerah. Proses pelaporan yang tadinya memerlukan waktu lama dan melibatkan banyak dokumen fisik kini berubah menjadi lebih simpel, cepat, dan terukur secara digital.
Bapenda DKI Jakarta sangat mendorong seluruh wajib pajak untuk memanfaatkan layanan digital yang telah disediakan. Dengan menggunakan aplikasi ini, para wajib pajak dapat melaporkan pajak mereka dengan lebih mudah, tanpa harus datang ke kantor pajak secara langsung, yang tentunya menghemat waktu dan biaya.
Selain itu, digitalisasi pelaporan pajak juga sejalan dengan misi Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi dan data. Ini merupakan langkah strategis dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang modern, efektif, serta mampu meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat.
Keberhasilan implementasi sistem ini akan membawa banyak manfaat, antara lain meningkatkan penerimaan pajak daerah yang pada akhirnya dapat digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Selain itu, sistem digital ini juga akan menurunkan risiko kesalahan manusia dalam penginputan data, mengurangi kecurangan atau manipulasi data pajak, serta mempercepat proses audit dan monitoring perpajakan.
Secara teknis, para wajib pajak kini memiliki kemudahan untuk memantau status pelaporan pajak mereka secara realtime. Melalui aplikasi, wajib pajak bisa mengecek apakah pelaporan sudah diterima, apakah ada catatan atau koreksi, dan memastikan bahwa semua dokumen telah lengkap serta benar. Hal ini tentu memberikan rasa aman dan kontrol yang lebih baik atas kewajiban perpajakan mereka.
Dengan sistem pelaporan pajak daerah yang makin digital dan otomatis, Bapenda DKI Jakarta berharap dapat membangun budaya kepatuhan pajak yang lebih baik. Wajib pajak yang merasa dipermudah dalam proses pelaporan dan pembayaran cenderung lebih taat memenuhi kewajiban perpajakannya.
Selain itu, transformasi digital ini juga menjadi pondasi penting dalam era digitalisasi pemerintahan yang lebih luas. Di mana efisiensi dan transparansi layanan publik menjadi indikator utama keberhasilan administrasi pemerintah daerah.
Secara keseluruhan, penerapan sistem pelaporan SPTPD otomatis melalui aplikasi resmi ini menjadi tonggak penting dalam pengelolaan pajak daerah di DKI Jakarta. Ke depan, inovasi teknologi seperti ini diharapkan dapat terus dikembangkan untuk menjangkau berbagai jenis pajak dan layanan publik lainnya, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Bagi seluruh wajib pajak PBJT dan PBBKB di DKI Jakarta, langkah ini tentu menjadi kemudahan baru dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Dengan aplikasi yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja, proses pelaporan pajak kini lebih praktis dan cepat, serta memberikan jaminan data yang akurat dan aman.
Untuk itu, mari manfaatkan kemudahan ini sebagai bagian dari upaya bersama membangun sistem perpajakan yang sehat, transparan, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Rekomendasi
.jpg)
