JAKARTA - Dalam menghadapi situasi ekonomi global yang sarat ketidakpastian, Indonesia terus memperkuat ketahanan sektor eksternalnya. Ketegangan geopolitik dan penerapan kebijakan tarif oleh sejumlah negara besar telah memicu volatilitas nilai tukar dan tekanan terhadap harga komoditas global, yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah Indonesia telah menempuh sejumlah langkah strategis. Salah satunya melalui keberhasilan negosiasi dengan Amerika Serikat, yang menghasilkan tarif resiprokal sebesar 19%, tergolong rendah dibandingkan negara lain di kawasan. Selain itu, kerja sama ekonomi Indonesia dan Uni Eropa melalui IEU-CEPA juga telah tercapai, membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia di pasar Eropa.
Pada saat yang sama, di tingkat domestik, pemerintah menggulirkan berbagai stimulus guna menjaga daya beli masyarakat dan mendongkrak konsumsi serta investasi. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, dalam pertemuan Komite Kerja Tingkat Deputi Satuan Tugas Nasional Local Currency Transaction (Satgasnas LCT) yang digelar di Kantor Bank Indonesia, Jakarta.
"Pemerintah terus melakukan mitigasi risiko yang berpotensi mengganggu pertumbuhan melalui berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendorong konsumsi dan investasi," ujar Deputi Ferry.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa penerapan Local Currency Transaction (LCT) atau transaksi mata uang lokal merupakan salah satu strategi penting dalam memperkuat resiliensi ekonomi nasional dan membangun kedaulatan ekonomi secara berkelanjutan.
"Sejalan dengan upaya ini, Local Currency Transaction (LCT) atau transaksi mata uang lokal menjadi instrumen strategis yang sangat penting untuk memperkuat resiliensi ekonomi dan membangun kedaulatan ekonomi berkelanjutan," ujarnya.
Implementasi kebijakan ini pun menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga Mei 2025, total nilai transaksi LCT tercatat mencapai USD 9,4 miliar, atau lebih dari 50% dari total transaksi LCT selama tahun 2024. Hal ini menjadi bukti bahwa LCT bukan sekadar pilihan teknis, melainkan telah menjadi bagian penting dari sistem transaksi internasional Indonesia.
Peran BUMN Dorong Efektivitas LCT
Dalam konteks ini, Deputi Ferry juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendorong efektivitas pelaksanaan LCT. Sebagai Ketua Satgasnas LCT, ia menilai BUMN memiliki posisi strategis dalam memperkuat nilai tukar rupiah dan efisiensi transaksi lintas negara.
"BUMN memiliki posisi yang sangat strategis dalam transaksi internasional Indonesia. Dengan mengadopsi transaksi mata uang lokal, BUMN tidak hanya memperkuat efisiensi biaya, namun juga mendukung stabilitas nilai tukar dan ketahanan keuangan perusahaan,” jelasnya.
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Satgasnas LCT yang dilakukan pada 29 Agustus 2024. Komitmen antar-Kementerian dan Lembaga pun terus diperkuat guna memperluas cakupan implementasi kebijakan ini.
Namun, Deputi Ferry mencatat bahwa jumlah BUMN yang secara aktif menggunakan LCT masih tergolong terbatas. Oleh karena itu, ia mendorong kementerian teknis pembina BUMN agar mendorong entitas BUMN khususnya di sektor-sektor strategis untuk mengintegrasikan LCT dalam transaksi ekspor-impor, investasi, dan kerja sama internasional lainnya.
"Kita perlu menjadikan LCT sebagai bagian dari strategi korporasi, bukan hanya instrumen teknis," tegasnya.
Sejauh ini, sektor-sektor seperti energi, manufaktur, mineral dan batu bara, pangan dan pupuk, serta infrastruktur dan logistik merupakan kontributor utama dalam transaksi LCT oleh BUMN. Beberapa perusahaan besar seperti Pertamina dan PLN telah menunjukkan komitmen nyata dengan menjadi pengguna aktif LCT bernilai tinggi.
Sinergi dan Langkah Lanjutan
Lebih lanjut, Deputi Ferry menekankan perlunya sinergi kebijakan dan koordinasi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem LCT nasional. Beberapa strategi utama yang digalakkan mencakup intensifikasi sosialisasi kepada pelaku usaha, pemetaan sektor potensial, penguatan pertukaran data antar instansi, dan pemberian insentif konkret kepada pelaku usaha yang mengadopsi LCT.
Dalam forum tersebut, para pimpinan Komite Kerja Satgasnas LCT juga menyepakati langkah strategis ke depan yang mengacu pada tiga pilar utama: Sinergi, Insentif, dan Sosialisasi. Setiap komite kerja ditugaskan untuk menyelaraskan program lintas sektor, memperkuat alur informasi, dan menyusun skema insentif yang efektif untuk memperluas partisipasi dunia usaha, khususnya BUMN.
Arahan penting lainnya yang disepakati adalah penyusunan pedoman teknis bersama serta materi sosialisasi standar. Hal ini bertujuan agar seluruh Kementerian/Lembaga memiliki acuan yang seragam dalam menyampaikan kebijakan LCT ke publik dan mitra internasional.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meyakini bahwa penguatan kontribusi BUMN dalam kebijakan LCT akan menjadi pilar penting dalam mendorong penggunaan mata uang lokal. Apalagi, kerja sama bilateral LCT dengan negara-negara mitra seperti Korea Selatan dan Uni Emirat Arab terus meningkat, ditambah dengan berkembangnya transaksi LCT ke sektor investasi portofolio dan perdagangan digital ritel.
"Momentum positif ini harus terus kita jaga. Dengan memperkuat peran BUMN dalam ekosistem LCT nasional, kita tidak hanya menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga membangun fondasi kedaulatan ekonomi jangka panjang,” ujar Deputi Ferry.
Dalam pertemuan tersebut, hadir pula sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Eko S.A. Cahyanto, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, serta Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik LPS Dwityapoetra S. Besar.