JAKARTA - Memasuki usia satu dekade pada tahun 2025, Program Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan perkembangan signifikan dalam memberikan perlindungan jangka panjang bagi para pekerja. Sejak diluncurkan pada 1 Juli 2015 oleh Presiden Joko Widodo, program ini telah menjadi bagian penting dari sistem jaminan sosial nasional dan mengalami pertumbuhan pesat baik dari sisi kepesertaan maupun pelayanan.
Dalam perjalanannya, Program Jaminan Pensiun telah menjangkau sebanyak 14 juta peserta. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, mengungkapkan bahwa meskipun angka tersebut menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, masih terdapat tantangan dalam perluasan cakupan peserta JP.
Menurutnya, jumlah peserta JP masih lebih rendah dibandingkan dengan peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) yang mencapai 19 juta orang. “Belum semua peserta Jaminan Hari Tua turut serta dalam Jaminan Pensiun. Ini menjadi fokus perhatian kami untuk dicarikan solusinya,” ujar Pramudya dalam Seminar Satu Dasawarsa Program JP BPJS Ketenagakerjaan.
Selama sepuluh tahun pelaksanaan, program ini telah memberikan manfaat kepada lebih dari 180.000 penerima pensiun berkala. Namun, terdapat juga penerima manfaat secara sekaligus atau lumpsum, khususnya bagi peserta yang tidak memenuhi kriteria untuk menerima pensiun berkala. Pramudya memperkirakan bahwa jumlah penerima manfaat akan meningkat tajam pada tahun 2030 dan tahun-tahun berikutnya.
“Saat ini, mayoritas penerima manfaat adalah para survivor, janda, duda, anak, dan orang tua,” jelasnya.
Capaian yang diraih dalam satu dekade ini, menurut Pramudya, tidak terlepas dari berbagai upaya perbaikan kelembagaan dan peningkatan mutu layanan. Ia menekankan bahwa Program Jaminan Pensiun memiliki peran penting sebagai salah satu pilar dalam sistem jaminan sosial yang komprehensif di Indonesia. Dari sisi internal, BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan evaluasi dan penguatan terhadap implementasi program agar tetap relevan dan berdaya guna dalam menghadapi tantangan masa depan.
Ia juga mengingatkan bahwa saat awal program ini diluncurkan, proyeksi kepesertaan hanya berkisar di angka 600.000 pada akhir 2015. Namun kenyataannya, antusiasme masyarakat sangat tinggi sehingga realisasi peserta mencapai hampir 7 juta orang pada tahun pertama pelaksanaan. “Ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap program ini,” ujarnya.
Meski demikian, Pramudya tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi. Edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan dinilai sangat penting agar kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan pensiun dapat terus meningkat. Hal ini utamanya berlaku bagi sektor informal dan kelompok pekerja rentan yang belum sepenuhnya terakses oleh program ini.
“Namun, pencapaian satu dekade Jaminan Pensiun patut disyukuri, mengingat pertumbuhan jumlah peserta yang signifikan,” pungkasnya.
Sementara itu, dari perspektif daerah, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo, Arie Fianto Syofian, menyampaikan bahwa di wilayahnya telah terlihat peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan pensiun. Hal ini tercermin dari bertambahnya jumlah peserta JP di Sidoarjo secara bertahap.
“Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah peserta di wilayah kami. Namun, kami terus berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi lebih intensif agar jangkauan program ini semakin luas, terutama kepada pekerja informal,” kata Arie.
Ia menambahkan bahwa tantangan utama ke depan adalah menjaga keberlanjutan program ini agar tetap mampu memberikan manfaat yang optimal bagi semua peserta. Menurutnya, kerja sama lintas sektor menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan program jaminan pensiun, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan keberlanjutan program ini dan memastikan setiap peserta mendapatkan manfaat yang optimal,” ujarnya.
Arie juga menekankan pentingnya membangun sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya. Langkah ini diperlukan untuk memperluas cakupan peserta, terutama di kalangan pekerja sektor informal dan pelaku UMKM yang masih rentan terhadap risiko di masa tua.
Secara keseluruhan, perkembangan Program Jaminan Pensiun selama sepuluh tahun terakhir memberikan gambaran positif tentang arah kebijakan perlindungan sosial di Indonesia. Dengan jumlah peserta yang terus meningkat dan dukungan penuh dari berbagai pihak, program ini diharapkan akan semakin kokoh dan inklusif ke depannya.
BPJS Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat layanan dan inovasi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial. Harapannya, pekerja Indonesia dapat memasuki masa pensiun dengan tenang dan sejahtera, serta mendapatkan hak perlindungan yang layak atas kontribusinya selama masa kerja.