JAKARTA - Mulai 17 Agustus 2025, Indonesia akan mencetak sejarah baru dalam kerja sama sistem pembayaran lintas negara. Wisatawan Indonesia yang bepergian ke Jepang tidak perlu lagi repot menukar uang tunai atau menggunakan kartu internasional karena mulai saat itu, mereka bisa menggunakan QRIS untuk berbagai transaksi. Inisiatif ini adalah bagian dari perluasan sistem pembayaran digital oleh Bank Indonesia (BI), seiring dengan uji coba yang telah dilakukan sebelumnya dengan otoritas Jepang.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan kabar tersebut dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Jumat, 25 Juli 2025, di Jakarta. Ia menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya BI menyasar negara-negara yang menjadi destinasi utama wisatawan Indonesia.
"Mulai 17 Agustus (2025), QRIS bisa mulai dipakai di Jepang. Kami sudah beberapa kali melakukan uji coba dan akan mulai implementasi secara nyata, kemungkinan efektifnya pada 18 Agustus," ujar Perry.
Kerja sama ini memasuki tahap lanjutan setelah melalui proses teknis dan tahapan uji coba (sandbox) bersama otoritas sistem pembayaran Jepang sejak pertengahan Mei 2025. Implementasi QRIS lintas negara ke Jepang akan memberikan kemudahan bagi pelancong Indonesia untuk melakukan pembayaran secara langsung dalam berbagai keperluan, mulai dari transaksi harian hingga pendidikan.
Tidak hanya untuk kemudahan wisatawan, perluasan QRIS juga sejalan dengan upaya BI untuk memperluas adopsi teknologi digital di berbagai sektor ekonomi, termasuk mendorong penggunaan QRIS tanpa sentuh (tap). Model pembayaran ini dinilai semakin diminati kalangan muda dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai destinasi wisata dalam negeri.
Sejalan dengan pengembangan ini, Bank Indonesia juga tengah memperdalam kerja sama sistem pembayaran berbasis QR dengan sejumlah negara lain, seperti China, Arab Saudi, dan India. Perry menegaskan bahwa langkah ini akan memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif, khususnya bagi pelaku UMKM di Indonesia.
"Ini akan sangat mendorong pertumbuhan inklusif, terutama bagi merchant dan UMKM Indonesia," katanya.
Data terbaru dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa transaksi menggunakan QRIS tumbuh sangat pesat. Pada triwulan I-2025, tercatat sebanyak 2,6 miliar transaksi, meningkat drastis sebesar 594 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 374 juta transaksi. Dari sisi nilai transaksi, jumlahnya mencapai Rp 262,1 triliun atau naik 150 persen dari Rp 105 triliun pada triwulan I-2024.
Saat ini, penggunaan QRIS lintas negara telah dilakukan di Singapura, Malaysia, dan Thailand. Aliran transaksi secara agregat di antara negara-negara tersebut menunjukkan tren positif, terutama pada sektor makanan dan minuman, hotel dan restoran, serta transportasi.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, memberikan pandangan positif terhadap upaya BI ini. Menurutnya, QRIS merupakan platform penting untuk memperkuat kemandirian dalam sistem pembayaran digital dan mendukung inklusi keuangan nasional.
"Perluasan sistem ini hingga dapat digunakan lintas negara ini mampu membuat biaya transaksi lebih murah dan menjaga keamanan data keuangan nasional," kata Bhima.
Selain ekspansi sistem pembayaran, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui perluasan penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction (LCT) dalam transaksi bilateral. LCT telah digunakan secara aktif dalam perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan China, Jepang, Malaysia, Singapura, dan Thailand.
Perry Warjiyo menyampaikan bahwa sinergi kebijakan antara moneter, fiskal, dan sektor riil terus diperkuat dalam kerangka KSSK. Tujuannya adalah mendukung transformasi digital, hilirisasi industri, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
"Kami mendukung transformasi digital, hilirisasi industri, dan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui kerja sama sistem pembayaran dan stabilisasi nilai tukar," tegasnya.
Di tengah ketidakpastian global, kondisi ekonomi makro domestik tetap stabil. Ketidakpastian tersebut dipicu oleh kebijakan tarif resiprokal antara Amerika Serikat dan China serta eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada perdagangan global, aliran modal, dan nilai tukar.
Bank Dunia dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 menjadi 2,9 persen dari sebelumnya 3,2 persen dan 3,1 persen.
Namun, di tengah tekanan global, nilai tukar rupiah justru menguat. Pada 30 Juni 2025, rupiah berada di level Rp 16.235 per dollar AS, menguat dari posisi Rp 16.865 per dollar AS pada April lalu. Penguatan ini ditopang oleh kebijakan stabilisasi dari BI serta aliran masuk modal asing, termasuk konversi devisa ekspor dari sektor sumber daya alam. Cadangan devisa pun tetap tinggi, yakni 152,6 miliar dollar AS atau setara dengan 6,4 bulan impor, lebih dari dua kali standar kecukupan internasional.
Inflasi dalam negeri juga terkendali. Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 1,87 persen pada akhir Juni 2025. Sementara itu, inflasi inti tercatat sebesar 2,37 persen secara tahunan, masih berada dalam kisaran target pemerintah yaitu 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat kebijakan strategis guna menciptakan efek ganda terhadap pertumbuhan ekonomi. Fokus diarahkan pada sektor padat karya, seperti tekstil dan furnitur, yang mendapatkan manfaat dari kesepakatan tarif ekspor dengan Amerika Serikat.
"Kinerja sektor manufaktur dan sektor swasta akan terus didorong agar mampu berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan," ujar Sri Mulyani.
Dengan semua inisiatif tersebut, langkah Bank Indonesia memperluas cakupan QRIS, khususnya ke Jepang, mencerminkan teka