JAKARTA – Menyikapi keluhan warga terkait penutupan ruas Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum, Anggota Komisi VI DPR RI, Ghufran Zainal Abidin, secara tegas mendesak PT Hutama Karya (Persero) agar segera membuka kembali akses tol tersebut menjelang puncak arus mudik Idul Adha 1446 Hijriah. Permintaan ini disampaikan sebagai bentuk respons atas kebutuhan nyata masyarakat yang mengandalkan infrastruktur jalan tol untuk memperlancar mobilitas saat libur keagamaan.
Tol Sigli–Banda Aceh, atau dikenal dengan Tol Sibanceh, merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan dapat mendorong konektivitas antarwilayah di Provinsi Aceh. Seksi 1 dari tol ini, yakni ruas Padang Tiji–Seulimeum sepanjang 23,95 kilometer, sebelumnya sempat dibuka secara fungsional saat masa keberangkatan jemaah haji.
Penutupan ini menuai sorotan, terutama karena terjadi hanya berselang beberapa minggu menjelang perayaan Idul Adha, yang diperkirakan akan meningkatkan volume kendaraan secara signifikan.
“Mengingat Idul Adha sudah dekat, saya mendorong PT Hutama Karya membuka kembali ruas Padang Tiji–Seulimeum secara dua arah, bukan one way. Ini penting agar masyarakat dapat mudik dengan mudah dan nyaman,” ujar Ghufran Zainal Abidin saat diwawancarai oleh Rakyat Aceh.
Permintaan Dibuka Dua Arah, Bukan One Way
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh I ini, keputusan untuk menutup kembali akses tol Padang Tiji–Seulimeum sangat disayangkan. Padahal, ketika momen Idul Fitri, tol tersebut sempat difungsikan meskipun belum rampung 100 persen.
“Kalau saat Idul Fitri bisa dibuka, kenapa sekarang ditutup? Pemerintah melalui Hutama Karya harus melihat ini sebagai kebutuhan mendesak, bukan sekadar proyek,” tegasnya.
Ghufran menambahkan bahwa pemerintah, khususnya BUMN seperti Hutama Karya, tidak boleh hanya melihat aspek teknis semata tanpa mempertimbangkan kebutuhan mobilitas masyarakat. Ia menyebut bahwa membuka tol, meskipun secara fungsional dan belum sepenuhnya rampung, adalah bagian dari pelayanan publik yang seharusnya diutamakan pada momen penting keagamaan seperti ini.
“Kalau hanya karena pekerjaan belum rampung, harusnya ada penyesuaian. Jangan masyarakat jadi korban kemacetan karena alasan administratif,” imbuhnya.
Peran Tol dalam Mobilitas Masyarakat
Tol Sigli–Banda Aceh menjadi penghubung vital antara wilayah timur dan barat Aceh. Dengan panjang total lebih dari 74 km, kehadiran jalan tol ini dipandang sebagai tulang punggung konektivitas transportasi dan logistik di ujung barat Indonesia. Tol ini juga bagian dari jaringan Trans Sumatera yang ditargetkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
Pada kesempatan sebelumnya, PT Hutama Karya sempat membuka jalur ini secara fungsional dan tanpa tarif sejak 24 Maret 2025 untuk mendukung kelancaran keberangkatan jemaah haji. Meskipun gratis, pengguna tetap diminta menggunakan kartu tol elektronik di gerbang masuk. Pengalaman tersebut dinilai oleh masyarakat sangat membantu dan patut dilanjutkan, terutama dalam konteks mudik Idul Adha.
Ghufran menekankan bahwa proyek tol harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekadar simbol pembangunan infrastruktur.
“Ini aset negara yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Membuka tol dua arah meskipun fungsional akan sangat membantu masyarakat saat mudik,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa akan segera melayangkan desakan resmi kepada manajemen PT Hutama Karya dan Kementerian BUMN agar persoalan ini ditanggapi secara serius dan cepat.
Kepentingan Masyarakat Jadi Prioritas
Desakan ini, menurut Ghufran, bukanlah tuntutan pribadi melainkan aspirasi luas dari masyarakat Aceh yang ingin menjalankan tradisi mudik dengan aman, lancar, dan nyaman. Ia memperingatkan bahwa keputusan-keputusan yang tidak berpihak kepada rakyat justru dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga negara dan badan usaha milik negara (BUMN).
“Ini bukan permintaan pribadi, tapi suara masyarakat Aceh yang ingin mudik dengan aman dan lancar. Jangan kecewakan rakyat dengan kebijakan yang tak berpihak kepada mereka,” pungkasnya.
Dorongan kepada Pemerintah dan BUMN
Sebagai anggota DPR yang membidangi sektor BUMN dan investasi, Ghufran juga menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terkait proyek tol di Aceh, khususnya dalam hal pemanfaatan untuk masyarakat.
Ia juga mendorong agar BUMN seperti Hutama Karya lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan publik. Dalam konteks tertentu, seperti mudik hari raya, kelonggaran administratif dan teknis dinilai wajar selama tidak mengorbankan aspek keselamatan.
Penutupan kembali ruas Tol Padang Tiji–Seulimeum menjelang arus mudik Idul Adha menjadi sorotan penting, terutama karena menyangkut kebutuhan langsung masyarakat. Desakan Ghufran Zainal Abidin kepada PT Hutama Karya mencerminkan pentingnya penyesuaian kebijakan infrastruktur dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia.
Dengan tekanan dari legislatif dan suara masyarakat yang semakin kuat, publik kini menantikan apakah PT Hutama Karya dan Kementerian BUMN akan segera membuka kembali akses tol tersebut demi kelancaran arus mudik Idul Adha tahun ini.