JAKARTA - Rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi menjadi langkah strategis untuk memperkuat pelayanan kepada jemaah haji Tanah Air. Di bawah kepemimpinan Danantara, proyek ini tidak hanya berorientasi pada kemudahan jemaah, namun juga membuka peluang komersial yang menjanjikan di sekitar pusat spiritual umat Islam dunia, Masjidil Haram di Makkah.
CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan bahwa perusahaan akan memimpin proses pembelian lahan sebagai tahap awal dalam pembangunan kampung haji. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah Arab Saudi telah menawarkan sejumlah bidang lahan yang akan segera dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia.
“Luasnya ada yang dari 25 hektare sampai di atas 80 hektare juga ada,” kata Rosan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Dukungan Regulasi dari Pemerintah Arab Saudi
Langkah konkret dari pemerintah Arab Saudi pun terlihat dari perubahan kebijakan strategisnya. Menurut Rosan, Saudi akan melakukan revisi terhadap undang-undang terkait kepemilikan tanah. Dengan perubahan ini, negara asing, termasuk Indonesia, diperbolehkan untuk membeli lahan di Arab Saudi.
“Mungkin Januari aturan itu akan efektif dilakukan,” ujar Rosan optimistis.
Lahan-lahan yang ditawarkan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia juga memiliki nilai strategis tinggi. Rosan menyebutkan bahwa sebagian bidang tanah terletak sangat dekat dengan Masjidil Haram, yang tentu akan sangat menguntungkan dari sisi kemudahan akses dan nilai jangka panjang.
“Lahannya ada yang nempel di 8 plot dengan Makkah. Ada yang jaraknya 1 kilometer, ada yang 2 kilometer dari Makkah,” kata dia lagi.
Permintaan Desain Pembangunan dan Fungsi Ganda
Pemerintah Arab Saudi memberikan syarat penting bagi pembangunan kampung haji ini, yaitu menyerahkan desain infrastruktur secara menyeluruh. Rosan menyebutkan bahwa tenggat waktu pengajuan desain adalah Oktober 2025.
Desain tersebut harus mencerminkan kebutuhan jemaah Indonesia yang jumlahnya signifikan, serta memuat unsur modernitas yang sesuai dengan karakter kawasan Makkah sebagai pusat ibadah dan destinasi global.
Selain sebagai tempat akomodasi jemaah, proyek ini akan memiliki elemen komersial. Rosan menjelaskan bahwa alasan Danantara ditunjuk sebagai pemimpin proyek karena perusahaan memiliki kapasitas untuk menangani proyek multifungsi tersebut.
“Akan dibangun juga daerah komersialnya,” ujar Rosan menjelaskan.
Kawasan komersial tersebut diharapkan dapat mendukung keberlangsungan operasional kampung haji, sekaligus menjadi sumber pendapatan tambahan bagi Indonesia di luar musim haji.
Karakteristik Lahan dan Relokasi Penduduk
Berbagai karakteristik lahan yang ditawarkan juga menjadi pertimbangan penting. Rosan mengungkapkan bahwa terdapat beberapa jenis lahan yang ditawarkan, mulai dari yang berbukit hingga yang masih dihuni oleh penduduk setempat.
Namun begitu, seluruh proses relokasi bukan menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia.
“Tapi untuk relokasi urusan Arab Saudi. Kami terima bersih,” ujarnya.
Hal ini memberikan kepastian bahwa pemerintah Indonesia akan menerima lahan dalam kondisi siap pakai, tanpa beban sosial maupun administratif di lapangan.
Lokasi Prioritas Disetujui Putra Mahkota
Rosan menyampaikan bahwa salah satu lokasi strategis yang dipilih akan berjarak sekitar 400 meter dari Masjidil Haram. Ia menyebutkan bahwa jarak ini telah mendapatkan persetujuan dari Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman Al Saud (MBS).
“Putra Mahkota sudah menyetujui permintaan dari Presiden Prabowo itu,” kata Rosan dalam keterangan pers di Brussel, Belgia, yang dipantau melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Persetujuan dari MBS menjadi tonggak penting dalam realisasi kampung haji ini, mengingat lokasi yang sangat dekat dengan pusat ibadah utama di Makkah akan memberikan nilai tambah signifikan bagi jemaah Indonesia.
Inisiatif Langsung dari Presiden Prabowo
Proyek kampung haji merupakan ide langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Melalui pendekatan diplomasi bilateral dan kebijakan luar negeri yang progresif, Prabowo mendorong percepatan realisasi fasilitas permanen bagi jemaah asal Indonesia di Makkah.
Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf, mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah membentuk tim khusus untuk mengkaji rencana pembangunan kampung haji ini. Tim tersebut bertugas melakukan analisis menyeluruh dari segi lokasi, fungsi, hingga pembiayaan.
Meski demikian, hingga kini belum ditentukan secara resmi berapa total anggaran yang akan dialokasikan. Hal ini mengingat proyek ini berada langsung di bawah komando Presiden.
“Kami tunggu arahan Pak Presiden,” ujar Irfan Yusuf.
Menanti Realisasi Penuh Kampung Haji Indonesia
Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah adalah langkah monumental dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Selain memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi jutaan jemaah, kampung haji juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama strategis dengan Arab Saudi.
Kehadiran kawasan komersial yang terintegrasi dengan fasilitas ibadah juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi negara. Dalam waktu dekat, setelah desain diajukan dan aturan kepemilikan asing mulai berlaku, realisasi proyek ini diperkirakan akan segera berjalan.
Dengan Danantara sebagai pemimpin pelaksana, dan dukungan penuh dari pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, proyek ini diharapkan menjadi ikon baru diplomasi dan pelayanan haji Indonesia di tingkat global.